Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintahan SBY telah gagal
menjalankan peran dan kewajibannya. Akibatnya, Indonesia dicengkeram
berbagai persoalan di semua bidang.
Karena itu, politisi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Indra, tidak kaget dengan penilaian The Fund
for Peace (FFP) yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 dari 178
negara-negara gagal di dunia. Indra bahkan menilai laporan FFP itu cukup
tepat memberikan penilaian pada Indonesia.
Kepada Rakyat Merdeka Online
(Kamis, 21/6), Indra memberi contoh dalam kasus hukum. Rasa keadilan
rakyat Indonesia sungguh tercabik-cabik. Penegakan hukum pun sangat
lemah dan sangat tebang pilih; tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
"Kasus
korupsi terus marak, kejahatan dan kekerasan marak, peredaran narkoba
membuat rasa aman publik sangat terusik. Selain itu pemerintah kerapkali
gagal melindungi hak rakyat dari perampasan para pemilik modal yang
pada akhirnya membuat masyarakat frustasi dan berujung pada tindakan
anarkisme dan konflik berkepanjangan," kata Indra, yang juga anggota
Komisi III DPR.
Contoh kegagalan lainnya, masih kata menurut
Indra, di bidang ketenagakerjaan. Hampir setiap hari terdengar ada unjuk
rasa, sebagai akibat ketidakmampuan pemerintah menjadi wasit dan
regulator yang baik, sehingga penyimpangan hubungan industrial marak
terjadi dimana-mana.
"Sudahlah TKI kita lebih banyak jadi
budak-buruh di luar negeri dengan beragam masalahnya, pekerja dan buruh
kita di dalam negeri juga terkesan dibiarkan menjadi objek perbudakan
modern dengan tameng outsourcing dan pekerja kontrak. Di bidang lainnya
juga pemerintah tidak mampu berbuat banyak,"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar