Mengapa kasus korupsi di Indonesia sulit diberantas???

Melihat kinerja KPK saat ini, saya merasa optimis bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Namun, tindakan ini tidak bias terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

Indonesia adalah salah satu Negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Namun, peningkatan korupsi ini bias dipastikan membuat Negara ini rugi cepat atau lambat.

Adapun factor – factor yang membuat korupsi di Indonesia sulit diberantas, antara lain :

1.      Hukuman kurang tegas

Perlu diakui bahwa pemerintah hanya memberikan hukuman ringan kepada koruptor, jika dibandingkan dengan Negara lain, hukuman terhadap koruptor di Indonesia ini tergolong sangat ringan. Di cina, koruptor akan dipenggal kepalanya. Di arab Saudi, koruptor mendapatkan hukuman potong tangan sesuai syariat islam. Tanpa hukuman yang tegas dan berat, tidak ada efek jera. Koruptor pun masih merasa tenang meskipun dijatuhi hukuman penjara. Toh, mereka masih bisa bebas lahi setelah dikeluarkan dari penjara.

Jika Indonesia mau menetapkan hukuman yang tegas terhadap koruptor, kemungkinan besar kasus korupsi akan turun drastis. Dengan hukuman tersebut, calon koruptor akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatannya.

2.      Korupsi dilakukan secara sistematis

Tindakan korupsi tidak bisa terlaksana jika hanya dilakukan sepihak. Seorang koruptor pasti bekerja sama dengan komplotannya untuk mengeruk uang rakyat.

Selain itu, korupsi dilakukan dimana saja selama tempat itu mempunyai potensi yang bisa dimanfaatkan. Korupsi bisa ditemukan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat lainnya.

Korupsi bisa dilakukan dimana saja, termasuk disekolah tempat kita untuk menuntut ilmu. Kesempatan untuk korupsi bisa didapatkan mulai dari saat siswa masuk sekolah sampai kelulusannya. Untuk penerimaan siswa baru, sekolah favorit tidak segan – segan meminta uang sumbangan dalam jumlah besar.

Orang tua siswa yang memberikan uang lebih besar mempunyai peluang untuk diterima yang lebig besar juga. Jumlahnya bisa mencapai puluhan juta. Bahkan, biaya masuk untuk SMA saja bisa lebih besar daripada perguruan tinggi. Sekolah sendiri mempunyai dalih tersendiri untuk menjustifikasi tindalan pemerasan terselubung tersebut.

3.      Adanya upaya untuk balas dendam

Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi PNS diperlukann uang sogokan. Tidak semua PNS melakukan tindakan hina ini, tetapi tindakan ini tentu saja mencoreng reputasi dan kredibilitas PNS sebagai abdi Negara. Seorang calon PNS harus membayar uang sogokan dalam jumlah puluhan sampai ratusan juta rupiah jika ingin jalannya dimudahkan. Jika dibandingkan dengan gaji PNS, jumlah uang sogokan tersebut tentunya jauh lebih besar.

Namun, mereka yang benar – benar ingin menjadi PNS secepatnya tidak akan segan – segan untuk membayar sogokan tersebut. Jika PNS tersebut masuk dengan cara yang tidak benar, hal ini bisa menjadi justifikasi bagi mereka untuk bekerja seenaknya. Toh, mereka sudah bayar mahal untuk menjadi PNS. Gajinya pun tidak sebanding dengan sogokan mereka. Selain itu, uang sogokan tersebut juga bisa menjadi cambuk untuk mengambil uang rakyat untuk menutupi kerugian mereka. Jika gaji bulanan tidak bisa menutupi uang sogokan tersebut, uang rakyatlah yang menjadi sasaran.